JAKARTA – Rencana untuk menjadikan tiga perusahaan tambang PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam), PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero) Tbk menjadi perusahaan nonpersero akan dibahas pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 29 November 2017.
Nantinya, saham kepemilikan pribadi negara sebesar 65% dialihkan ke PT PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Pelepasan status tiga BUMN tersebut untuk memuluskan rencana pembentukan holding BUMN tambang pada tahun ini yang akan dipimpin Inalum.
Namun, pelepasan status ini menjadikan banyak pandangan, salah satunya potensi besar bagi swasta untuk masuk ke perusahaan tersebut. Bahkan, dikhawatirkan pihak aneh menguasai saham mereka layaknya PT Indosat Tbk (ISAT).
Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, rencana perubahan tiga perusahaan tambang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini harus ditolak.
“Wah, jikalau hingga terjadi ini harus ditolak,” tegas Marwan kepada Okezone, Rabu (15/11/2017). Marwan menambahkan, apabila rencana ini benar-benar dijalankan, masyarakat harus meminta DPR untuk mencegah penjualan aset negara ini.
“Hal ini membuat Indonesia seolah-olah menjadi bangsa udik hanya alasannya yaitu alasan untuk memperoleh uang,” terang Marwan. Menurutnya, kini swasta mulai mendominasi. Mulai dari bandara hingga pelabuhan, hampir seluruhnya dikerjakan oleh swasta. Pemerintah seharusnya memperbesar dan memperbaiki aset yang dimiliki bukan malah menjual aset negara. Marwan juga mengatakan privatisasi tiga perusahaan tambang ini mampu terjadi menyerupai penjualan PT Indosat Tbk.
Perlu diketahui, ketika ini komposisi kepemilikan saham di Antam oleh pemerintah sebesar 65% atau sebanyak 15,6 miliar lembar saham. Lalu sebanyak 35% dimiliki oleh publik atau sebanyak 8,4 miliar lembar saham, lalu sebanyak 134.785 dimiliki oleh Hari Widjajanto, 30.000 oleh Tatang Hendra, dan Dimas Wikan sebanyak 7.500.
Sementara kepemilikan saham PT Timah dikomposisi oleh pemerintah sebanyak 65% atau setara dengan 4,8 miliar lembar saham. Sementara publik memiliki sisanya 35% atau setara dengan 2,6 miliar saham. Sedangkan saham PT Bukit Asam dimiliki oleh pemerintah sebanyak 65,02% atau setara dengan 1,4 miliar saham. Sementara sisanya dipegang oleh publik sebanyak 34,98% atau setara dengan 806 juta saham dan Muhammad Said sebanyak 27.000 saham.
Sumber today.line.me
0 Response to "Antam Cs Tak Lagi BUMN, Asing Bakal Berkuasa?"
Posting Komentar